Baharudin Dimarahi Bupati, Begini Pembelaan Keluarga Soal Tembok Keraton

Etik pun heran mengapa status tanah yang ada di dalam tembok bisa diatasnamakan secara pribadi karena sepengetahuannya, tanah di dalam keraton tidak bisa disertifikatkan.

"Nanti akan ditelusuri dulu asal-usul serfikat itu. Harapan kami bisa diselesaikan sesuai aturan yang ada," papar dia.

Terpisah, keluarga dari pemilik mengaku telah mendapat persetujuan dari ketua RT setempat untuk membongkar tembok dengan alasan menghabiskan banyak uang hasil iuran warga.

"Ya, saya disuruh bongkar seluruhnya bukan hanya jebol lagi," katanya.

Dikatakan Bambang, setiap kali melakukan kerja bakti warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 300 ribu.

Sementara pemerintah kabupaten tidak pernah sepeser pun mengeluarkan uang subsidi untuk perawatan.

"Yang saya tau Rp 300 ribu setiap menjelang 27 Agustus. Ini kalau tidak dibersihkan pohon-pohon dan rerumputan itu bisa sampai jalan, ini udah kayak hutan," ujarnya.(mcr21/jpnn)