BBM Subsidi Banyak Tidak Tepat Sasaran, Legislator Minta Hukum Bertindak

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menyebut bahwa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran.

Karding menyampaikan subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah pada 2022 sangat tinggi sekitar Rp 502 triliun.

Menurut dia, subsidi yang besar itu antara lain karena tidak tepat sasaran, bahkan banyak orang yang memprediksi ketidaktepatan subsidi di atas 50 persen.

"Sangat ngeri dalam konteks ini karena beban negara terlalu besar. Oleh karena itu harus dibuat sistem, terutama subsidi energi bagaimana bisa sampai kepada yang betul-betul berhak menerima atau tepat sasaran. Itu saja sebenarnya kuncinya," katanya seusai Sosialisasi BPH Migas di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (29/1).

Oleh sebab itu, dia meminta penegakan hukum penyalahgunaan BBM bersubsidi harus kuat agar penyaluran bisa tepat sasaran.

"Penegakan hukum bagi orang-orang yang main di solar, misalnya solar bersubsidi digunakan untuk industri maka penegakan hukumnya harus kuat," ujarnya.

Karding mengatakan kalau penegakan hukum tidak kuat maka bakal repot karena subsidi akan terus membengkak.

Menurut dia, perlu ada kebijakan baru, misalnya semua mobil harus menggunakan pertamax dan tidak ada yang menggunakan pertalite.