Dapat Penolakan dari Masyarakat, Panitia Kongres Majelis Mujahidin Buka Suara

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Panitia kongres Mejelis Mujahidin ke-6 buka suara setelah adanya penolakan sekelompok masyarakat terhadap kegiatan yang rencananya berlangsung di Asrama Haji Donohudan (AHD), Boyolali, Sabtu-Minggu (19-20/2023).

Sebelumnya, sederet penolakan datang dari Aliansi Nasionalis Boyolali hingga Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Boyolali.

"Kongres Mujahidin VI telah dipersiapkan jauh sebelumnya pada awal 2023 dan terakhir surat yang kami sampaikan pada 9 Juni 2023 sebagai surat susulan yang disampaikan kepada Polda Jateng dan direspons dengan baik. Polda memberikan rekomendasi, begitupun juga Polres Boyolali yang menjadi lokasi diselenggarakannya Kongres Mujahidin VI," tulis surat pernyataan sikap yang ditanda-tangani Ketua panitia Joko Nugrahanto dan Sekretaris Bony Azwar, Kamis (17/8/2023).

Panitia juga menjelaskan semua pihak instansi terkait penyelenggaraan Kongres Mujahidin VI sudah memberikan rekomendasi.

Lalu adanya penolakan melalui spanduk oleh oknum yang mengatasnamakan IPNU, IPPNU, Banser dan Ansor tampak tidak logis dan penuh emosi. Polres maupun panitia juga telah menurunkan spanduk yang menyulut rasa kebencian dan permusuhan ormas Islam tersebut.

"Adanya penolakan dari GP Ansor Boyolali melalui pernyataan sikap Nomor 036/PC-X-13/SR1/VIII/2023, dan Aliansi Nasionalis Boyolali telah menimbulkan spekulasi dan rasa benci terhadap ormas Islam, seakan Majelis Mujahidin adalah ormas anti-Pancasila yang tidak layak menggunakan Asrama Haji Donohudan Boyolali sebagi aset rakyat yang dikelola pemerintah. Padahal alasan yang dijadikan dasar adalah ilusi dan asumsi saja," tambah surat tersebut.

Poin berikutnya, panitia kecewa dengan sikap Kemenag RI dan Polres Boyolali mencabut rekomendasi yang sudah diberikan kepada panitia hanya karena tekanan dari segelintir orang yang masih menyisakan kebencian, permusuhan dan kurang bersahabat dengan ormas Islam.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan jika Indonesia adalah negara Demokrasi Pancasila. Seharusnya ada dialog dan penjelasan terlebih dahulu sebelum adanya penolakan.