Walhi Bereaksi Keras Soal Konflik di Desa Wadas, Janji Kapolri Ditagih

Pihaknya meminta penyelenggara negara untuk tunduk terhadap Putusan MK. 

“Presiden harus mampu menunjukkan sikap patuh terhadap hukum,” imbuhnya. 

Berkaitan dengan quarry yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan mustinya ada IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya adalah pertambangan, baru setelah itu melakukan pembebasan lahan. 

“Ini kok quarry untuk Bendungan seperti spesial kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya”, ungkapnya.

Terakhir, Walhi mendesak Gubernur Jateng dan kepolisian untuk:

1. Patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk Bendungan Bener.
2. Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jateng.
3. Menarik mundur aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas.
4. Bebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polres Purworejo.

(mar4/jpnn)