Lurah se-Kota Semarang Dapat Sepeda Motor Dinas, Mbak Ita: Tidak Politis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menepis anggapan politis terkait pengadaan sebanyak 177 unit sepeda motor dinas bagi lurah yang berwarna merah. Mbak Ita, sapaan akrabnya, menyebut warna kendaraan yang dipilih berdasarkan stok yang tersedia.

Mbak Ita mengatakan pilihan warna bebek matik Honda Vario 160 CC itu hanya memiliki dua macam, yaitu merah dan hitam.

Pihaknya menyatakan, tidak pernah meminta Bagian Rumah Tangga Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk mengadakan kendaraan dinas itu sesuai warna partai politiknya.

"Sekarang adanya warna merah sama hitam, pada saat yang lalu saya bilang adanya warna apa (silakan pilih, red). Saya juga tidak memerintahkan (pilih merah, red). Lucu kalau sebagian beda warna lha wong itu kendaraan dinas, contohnya di OPD kalau kendaraan dinas sama," kata Mbak Ita di Kediaman Pribadinya, Jalan Bukit Duta No 17, Bukit Sari Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Minggu (3/12/2023).

Termasuk kepada para lurah-lurah, Mbak Ita menegaskan tidak pernah melakukan intervensi mengenai pilihan di pemilihan umum (pemilu) 2024. Dia menyebut, seluruh aparatur sipil negara (ASN) hukumnya wajib menjaga netralitas dalam pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan calon anggota legislatif (pileg) tahun depan.

"Ini pemberian (sepeda motor, red) kebetulan (bersamaan dengan tahun politik, red) di saat kami bisa mengatur anggaran," katanya, menjelaskan inventaris kendaraan dinas bagi lurah telah lama tidak dilakukan peremajaan. Sepeda motor yang dikendarai oleh para lurah itu merupakan pengadaan pada 2014 silam.

"Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti, mengingat sekarang ini banyak pelayanan kepada masyarakat yang mau tidak mau lurah ini sering terjun ke lapangan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan pengadaan sepeda motor dinas plat merah ini murni untuk menunjang kinerja setiap lurah terkait pelayanan masyarakat. Hanya saja kebetulan, kata dia, waktu pengadaan bertepatan dengan tahun politik.