Potensi Kecurangan Program JKN Jadi Perhatian Khusus, BPJS Kesehatan Ungkap Pencegahannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berkembang dalam sepuluh tahun terakhir. Kepercayaan publik akan program strategis negara tersebut juga melaju kian pesat.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Tengah (Jateng) Agus Suryanto mengatakan makin ke sini kian banyak rumah sakit yang ingin bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Ini suatu fakta, bahkan dalam memberikan pelayanan semuanya berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi peserta JKN. Apalagi 80 persen rumah sakit pasarannya peserta JKN," ujarnya dalam Seminar Pencegahan Kecurangan Program JKN di Semarang, Rabu (8/5).

Seminar tersebut digelar oleh BPJS Kesehatan Cabang Semarang bersama Persi Jateng, dan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) sebagai upaya memaksimalkan pencegahan kecurangan atau fraud.

Agus menjelaskan sebagai organisasi yang maju dari tahun ke tahun sistemnya pasti makin baik. Hal itu selaras dengan tingkat pengawasan akuntabilitas yang makin meningkat. Salah satunya penanganan fraud dalam Program JKN.

Menurutnya, tindakan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional secara curang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Agus menyatakan pelaku fraud itu sendiri bisa dilakukan oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pada 2023, Persi Jateng mendata potensi fraud yang masuk di antaranya, phantom billing (klaim palsu), kode diagnosis dan tagihan obat yang tidak sesuai, pelayanan dan rujukan semu, cost sharing serta penggunaan data pasien yang sudah meninggal dunia.