Menjelang Pemilu 2024, Kemenkominfo Bergerak Antisipasi Hoaks Politik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan hokas politik makin marak bermunculan menjelang Pemilu 2024.

"Kemenkominfo intensif memantau ruang digital untuk mengantisipasi hoaks politik menjelang Pemilu 2024 ini," katanya di sela Konvensi Humas Indonesia 2023 di Semarang, Sabtu (2/9).

Menurut dia, pengalaman Pemilu 2019, pada Agustus 2018 terpantau ada 14 hoaks politik, tetapi satu bulan menjelang pemilu, tepatnya Maret 2019, naik menjadi 327 hoaks yang ditemukan.

"Pada bulan April 2019 atau saat pemilu ada sedikit penurunan, yakni 277 hoaks. Dengan melihat data itu, kami harus antisipasi sekarang," kata Usman

Usman menjelaskan bahwa Kemenkominfo bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pemantauan dan pengawasan ruang digital, terutama menjelang Pemilu 2024.

"Kemenkominfo terus memantau ruang digital. Kalau kami menemukan hoaks politik, tentu kami akan take down (turunkan). Tapi, dalam mengambil langkah take down harus bekerja sama dengan Bawaslu," katanya.

Hal itu karena ada beberapa konten yang kategori pelanggarannya masih abu-abu antara kampanye negatif atau hoaks politik sehingga perlu dimintakan pendapat dari Bawaslu.

"Kalau ada konten-konten yang katakanlah dispute, artinya masih abu-abu, apakah hoaks politik ataukah negative campaign, kami harus meminta pendapat Bawaslu," katanya.