Menjelang Pemilu 2024, BNPT: Kalau Mau Berpartai Hati-hati

Adanya tantangan pemecah persatuan saat ini tidak hanya secara nyata, tetapi juga di dunia maya.

"Dulu offline, sekarang online. Tidak mengenal dimensi waktu dan tempat. Kami harus memiliki katalisator persatuan," tegasnya.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sub-Direktorat Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Dentasemen Khusus Anti-Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan media digital berperan menjadi sarana penyebaran narasi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme dengan berbagai tujuan.

Mulai dari rekrutmen, propaganda, pemecahan masyarakat, serta dukungan terhadap paham terorisme. Indikasi adanya pengaruh ini, bisa diidentifikasi melalui narasi-narasi yang bisa dilakukan dengan memahami konteks narasi yang disebarkan.

"Menganalisa apakah konten yang disebarkan memiliki potensi destruktif dan mengarah pada ajakan mengesampingkan Pancasila dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia," kata, AKBP Mayndra.

Paparan dan dampak dari sebaran narasi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ranah digital mampu ditekan. Sebab, dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2020 merilis adanya temuan 20.543 konten yang terindikasi sebagai konten yang bermuatan narasi radikalisme dan terorisme.

"Mengurangi eksposur, mengedukasi diri, mempromosikan pemahaman moderasi dan dialog, bijak bermedia sosial diantaranya menjaga privasi, saring sebelum sharing, dan melakukan kroscek kebenaran konten," jelas Mayndra.

"Indikasi lain, mereka anti-Pancasila dan mendukung khilafah serta menganggap khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal," lanjutnya. (mcr21/jpnn)