Undip Klarifikasi Seruan Indonesia Darurat Demokrasi: Bukan Atas Nama Institusi
Dalam hal ini segenap peserta aksi menguliti sumpah dan janji presiden dan wakil presiden yang sudah tidak memegang teguh UUD 1945.
"Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan atau dengan kata lain ada kaidah hukum dan moral yang harus dipatuhi presiden dan wakil presiden sesuai UUD 1945," ujarnya.
Sebagai amanat reformasi yang dituangkan dalam UUD 1945, dia menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
"Yang bermakna bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan politik sesuai nuraninya tanpa tekanan dari siapa pun dilandasi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia," katanya. (mcr5/jpnn)
Undip Semarang menarik pernyataan sikap Indonesia dalam darurat demokrasi yang disampaikan oleh para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni.
Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News
