Soal Pungli Berkedok Infak, Pengamat Pendidikan Sebut Tindakan Ganjar Sangat Tepat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengamat pendidikan Retno Listyarti menyebut tindakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menonaktifkan Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang akibat praktik pungutan liar (pungli) berkedok infak pembangunan musala di sekolahnya sudah tepat.

"Pertama tentu kita mengapresiasi bahwa, kalau ada cerita anak atau salah satu siswa ketika dipanggil mengungkapkan di depan gubernur mengungkapkan kalau di sekolahnya terjadi pungutan berkedok infak," katanya, Kamis (13/7).

Menurutnya, tindakan tegas itu bisa menjadi peringatan bagi sekolah lain agar tidak mengulangi praktik serupa.

Mantan Komisioner KPAI ini juga meminta agar pihak komite sekolah juga turut diperiksa. Berdasar pengakuan kepala sekolah, inisiatif pungli tersebut berasal dari komite sekolah. Penggalangan dana oleh pihak komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016.

"Dalam pemeriksaan itu harus dipastikan, apakah komite sekolah melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016 atau tidak," tutur mantan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) itu.

Bagi Retno, harus ada upaya pencegahan supaya hal seperti ini terulang. Misalnya, keberadaan fasilitas ibadah di seperti masjid atau musala perlu diatur spesifikasinya agar tidak menjadi celah terjadinya praktik pungli.

Selain itu, kata dia, anggaran pembanguan tempat ibadah di sekolah negeri sebaiknya diambil dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Untuk fasilitas tempat ibadah, tidak perlu mewah. Kapasitas juga menyesuaikan dengan jumlah siswa siswi yang belajar di sana. Dan yang paling penting, pembiayaan pembangunan tersebut bisa menggunakan APBN," ujarnya.