Pemprov Jateng Jamin Tak Ada Perundungan Siswi Pengungkap Pungli Berkedok Infak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan telah memberikan pendampingan terhadap siswi SMK N 1 Sale yang membocorkan praktik pungutan liar (pungli) berkedok infak.

"Terkait siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah, Rabu (12/7).

Uswatun mengatakan, pendampingan khusus pun sudah diberikan. Termasuk dengan menjamin kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai mestinya.

"Dan harus dijamin siswa tersebut nyaman dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun," katanya.

Pihaknya menyebut, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat.

Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.

Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.

Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.