Ini Strategi Pemprov Jateng Cegah Korupsi dalam Proyek Pengadaan Barang & Jasa
jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Proyek pengadaan barang dan jasa dinilai menjadi titik rawan dikorupsi. Dengan begitu, upaya-upaya pencegahan diminta untuk dioptimalkan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempunyai peran strategis untuk mencegah korupsi, kolusi, dan berbagai kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di lembaga/instansi pemerintah.
"Tindak pidana korupsi paling banyak di pengadaan barang dan jasa. Teman-teman di UKPBJ mempunyai peran strategis untuk mencegah tindak pidana korupsi," ujar Sumarno di sela rapat koordinasi UKPBJ Provinsi Jateng, di Asarma Haji Donohudan, Selasa, 28 November 2023.
Menurut Sumarno, instansi Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) berpotensi menjadi pintu terjadinya kolusi, korupsi, dan kecurangan dalam penyediaan barang dan jasa. Sehingga capacity building di APBJ dan strategi-strategi pencegahan penting diterapkan.
Strategi yang bisa dilakukan diantaranya seperti penggunaan e-katalog, e-purchasing, serta upaya-upaya pengadaan barang dan jasa transparan.
"Kalau semua itu tercatat secara elektronik jejaknya tidak hilang. Dan ini adalah upaya-upaya yang harus kita lakukan," katanya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tiga sektor rawan terjadi korupsi di lingkungan pemerintah.
Peringkat pertama dan paling banyak terungkap kasusnya adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian kedua perizinan, dan ketiga jual beli jabatan.
Proyek pengadaan barang dan jasa dinilai menjadi titik rawan dikorupsi. Begini strategi Pemprov Jateng dalam upaya pencegahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News