Interupsi Legislator Demokrat Saat RDP KPU-Bawaslu Dinilai Keluar dari Konteks

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI telah dilaksanakan pada 20 September 2022.

Namun, RDP dengan agenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA K/L) Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 itu dinilai berjalan tidak sesuai agenda utamanya.

Saban Noreng, pegiat Center for Democracy and Islamic Studies (CDIS) Semarang menilai rapat yang disiarkan secara live melalui YouTube itu awalnya berjalan dengan baik.

Namun, kata dia, setelah paparan program dari KPU dan Bawaslu ada interupsi yang tidak sesuai agenda pembahasan.

"Pimpinan sidang sebetulnya sudah mengarahkan dengan baik. Sayangnya setelah paparan program dari KPU dan Bawaslu malah ada pertanyaan yang diajukan oleh salah satu anggota Komisi II di luar konteks agenda pembahasan," kata Saban di Semarang, Rabu (21/9).

Menurutnya, melalui rapat tersebut anggota Komisi II DPR RI seharusnya dapat mengupas lebih jauh tentang program hingga anggaran yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu.

Saban mengatakan masyarakat yang menonton tentunya berharap dalam rapat tersebut para anggota Komisi II bisa mendalami tentang program dan penambahan anggaran yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu karena ini menyangkut kualitas penyelenggaraan demokrasi ke depan.

"Masyarakat menaruh harapan besar. Bukannya malah menanyakan hal-hal yang di luar konteks dan terkesan ada pemaksaan di luar materi rapat. Untungnya pimpinan sidang dapat segera menengahi interupsi yang tidak semestinya itu," ujarnya.