Masa Kampanye 75 Hari, Akademisi, Kalau Kelamaan Malah Tidak Efisien
"Kalau kelamaan malah tidak efisien dan publik bisa menjadi bosan," tambahnya.
Sebelumnya, Partai Buruh melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait persoalan kampanye 75 hari seperti diatur di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
"Masa kampanye 75 hari ya tidak adil; kalau partai parlemen yang sudah ada sih dia sudah dikenal, nonparlemen sebagian sudah dikenal, tetapi partai baru, kan, belum," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (13/6).
Menurut Said, seluruh partai politik, baik partai baru, partai nonparlemen, maupun partai parlemen, harus diperlakukan sama.
Menurut dia, masa kampanye yang pendek akan mengakibatkan keterbatasan waktu bagi partai baru untuk mengenalkan diri kepada masyarakat sebagai calon pemilih.(antara/jpnn)
Akademisi Unsoed merespons soal masa kampanye yang hanya 75 hari. Begini ternyata logikanya.
Redaktur & Reporter : Sigit Aulia Firdaus
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News
